"Terimakasih Sudah Mendengar Penderitaan Kami" Kini Siswa Dapat Bantuan Kuota, Begini Prosedurnya.
Siswa bisa lapor ke sekolah jika alami kesulitan beli kuota
Nadiem Makarim siap ambil kebijakan-kebijakan besar di dunia pendidikan demi hadapi situasi krisis pandemi. Salah satunya adalah menyelesaikan masalah pengadaan kuota. Begini kebijakan lengkap yang dikeluarkan Nadiem.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan dalam waktu dekat akan mengumumkan skema penyederhanaan kurikulum untuk diterapkan dalam kondisi darurat seperti saat ini.
Pihaknya juga berkomitmen untuk memperbaiki kualitas jaringan. Termasuk memberikan solusi masalah pengadaan kuota.
"Kami sedang merancang apa yang bisa kami lakukan untuk mengatasi masalah kurikulum dan pengadaan kuota, kami mendengar keluhan ini dan meresponsnya," lanjut Nadiem saat meninjau SMK Ma'arif NU Ciomas, Bogor, Jawa Barat, (Kamis (30/7/2020).
Nadiem mengunjungi beberapa sekola di kawasan Bogor, dan mengungkapkan pihaknya akan menampung aspirasi dari para guru tentang masalah yang dihadapi selama melakukan Pembelajaran Jarak Jauh ( PJJ).
Berpijak dari hasil kunjungannya, selain kurikulum dan kuota ada sejumlah tantangan yang sering dihadapi orang tua dan siswa dalam pembelajaran online.
"Pertama adalah penyediaan sarana pembelajaran, kedua adalah pengadaan kuota, ketiga adalah penyederhanaan kurikulum, dan keempat adalah penerapan pendidikan karakter," jelas Nadiem seperti dilansir dari laman Kemendikbud.
Penggunaan Dana BOS hingga Kurikulum Darurat
Oleh sebab itu, Nadiem berkomitmen untuk memperbaiki kualitas jaringan. Namun, untuk itu perlu ada kolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait guna tingkatkan kualitas infrastruktur jaringan.
"Saya sadari kondisi ini sangat serius dan perlu segera diatasi, karena faktor ini adalah penentu penyampaian konten pembelajaran kepada siswa. Saya sangat mengapresiasi perjuangan dan kesabaran para guru dan orang tua yang telah semaksimal mungkin memfasilitasi PJJ bagi anak-anak," ucap Nadiem di depan para guru SMP Al Ghazaly.
Solusi Masalah Kuota
Sedangkan untuk masalah pengadaan kuota Nadiem mengungkapkan bahwa sejak April lalu Kemendikbud telah melakukan relaksasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Nah dana tersebut bisa digunakan untuk membantu sekolah dalam melaksanakan prioritas, termasuk menunjang PJJ.
Nadiem mengungkapkan pihaknya menyadari bahwa pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukanlah hal yang mudah. Apalagi dengan segala keterbatasan, baik infrastruktur berupa sinyal dan listrik, biaya untuk kuota dan banyak lagi lainnya.
"Oleh karena itu, silakan kepala sekolah membeli kebutuhan yang menjadi prioritas sekolah, misalnya pembelian pulsa untuk guru maupun siswa, hand sanitizer, dan lain-lain,” jelas Mendikbud dalam audiensi dengan guru di SDN 1 Polisi.
Solusi Masalah Kurikulum
Sementara itu, dari sisi kurikulum Kemendikbud menjawab bahwa dalam waktu dekat akan mengumumkan penyederhanaan kurikulum yang efektif diterapkan di masa pandemi.
"Model pembelajaran saat ini mengedepankan unsur fleksibilitas, jadi sekolah bisa mengatur apa yang cocok untuk kondisi mereka. Lakukan yang terbaik untuk anak. Ketika saya melihat institusi sudah melakukan yang terbaik untuk anak, saya menghargai kreativitas tersebut," kata Nadiem ketika mengunjungi SMA Regina Pacis, Bogor.
Saat bertemu dengan para pendidik di SDN Polisi 1, Nadiem juga memberikan apresiasi atas kreativitas pembelajaran yang sudah dilakukan di masa pandemi.
"Saya senang, kepala sekolah dan guru mengambil kebijakan terhadap penerapan kurikulum yang sesuai dengan kondisi saat ini. Siswa dan guru bisa saling berbagi konten pembelajaran dengan guru dan murid-murid yang lain. Itulah guru penggerak," ucapnya.
Saran Penggunaan Aplikasi yang Sama
Terkait adanya masukan agar Kemendikbud menetapkan satu aplikasi yang sama untuk digunakan semua sekolah dalam PJJ, Nadiem mengatakan hal tersebut bertentangan dengan konsep merdeka belajar.
"Banyak platform yang bisa menjadi pilihan, kami beri kemerdekaan guru untuk menentukan yang terbaik," jelasnya.
Nadiem mengatakan bahwa PJJ bukanlah kebijakan dari pihak Kemendikbud. Justru, kata dia, yang sedang diupayakan bersama adalah bagaimana memastikan keamanan dan kesehatan dalam kegiatan belajar dan mengajar.
"Mari kita gotong-royong untuk berkolaborasi keluar dari krisis ini. Kita lakukan yang terbaik untuk murid-murid kita," pungkas Nadiem ketika mengakhiri kunjungannya di SMA Muhammadiyah, Bogor.
Wah, kebijakan ini benar-benar jadi angin segar bagi para orang tua siswa. Jadi bagi yang merasa kesulitan dalam memenuhi kuota bisa menyampaikan kepada pihak sekolah.
Baru kemudian sekolah akan menimbang permasalahan yang ada dan memilih mana yang prioritas. Baru kemudian memutuskan alokasi penggunaan dana bos.